Laman

Kamis, 25 Oktober 2018

Freeport, CIA & Soeharto Aktor dibalik G30SPKI, Tewasnya Kennedy & Jatuhnya Soekarno



Tahun 1961, Presiden Soekarno menetapkan Kebijakan pengelolaan minyak dan tambang-tambang asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia.
Merasa keberatan dengan kebijakan Soekarno, Forbes Wilson, sang direktur Freeport saat itu mencoba meminta bantuan kepada John F Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat untuk melobi Soekarno agar mengevaluasi kembali kebijakan
mewajibkan 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun John F Kennedy menolak permintaan Forbes Wilson tersebut, karena John F Kennedy memiliki kedekatan & hubungan persahabatan yang terjalin erat.
Kennedy mengenali jiwa seorang politikus dan nasionalis sejati dalam diri Soekarno. John F Kennedy adalah sahabat baik Presiden Sukarno. Dia membuat Sukarno merasa dihargai sebagai seorang sahabat.
Presiden John F. Kennedy mengundang Presiden Sukarno berkunjung ke Gedung Putih. Undangan ini disambut gembira oleh Soekarno yang kemudian datang pada April 1961. Dalam kunjunganya ke Washington, Soekarno tak segan membicarakan hal-hal di luar politik. Soal sengketa Irian Barat, Kennedy memihak Indonesia. Berkat Persahabatan Soekarno dan John F Kennedy, AS menekan Belanda agar tak meneruskan penjajahan di Irian Barat.
Atas kesediaan Soekarno yang berkunjung ke Amerika Serikat (April 1961), John F Kennedy berjanji akan melakukan kunjungan balasan ke Indonesia (sekitar April atau Mei 1964). Rencana kunjugan Kennedy ke Indonesia untuk membahas tentang program ekonomi untuk membantu rakyat Papua. Namun Kennedy tidak pernah tiba di Indonesia, karena ia tewas dibunuh, dengan cara ditembak pada hari Jumat, 22 November 1963. Misteri tentans siapa pelaku penembakan Kennedy sampai saat ini belum terungkap.
Pada tahun 1958, CIA menjalankan operasi di Indonesia yang dinamai Operation Hike, yaitu mempersenjatai dan melatih puluhan ribu orang Indonesia dan “tentara bayaran” untuk melancarkan serangan-serangan menjatuhkan Soekarno.
Presiden Johnson, yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan Joohn F. Kennedy. Johnson menghentikan seluruh bantuan terhadap Indonesia. Tak hanya itu, mereka malah melakukan pendekatan kepada pihak militer Indonesia. Mereka melengkapi dan melatih para perwira dan pasukan Indonesia melalui operasi intelijen yang dimotori oleh CIA, untuk merongrong dan membuat konflik serta ketidakstabilan pemerintahan Bung Karno. Namun, Bung Karno masih mampu menguasai keadaan, karena banyak perwira militer yang sangat loyal pada Bung Karno. Tak hanya itu, PKI sebagai partai pendukung Soekarno saat itu pun melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang berusaha menggerus Soekarno yang teguh pada pendirianya untuk tidak tunduk kepada kekuatan asing.
Tujuan pertemuan tersebut adalah menyingkirkan apapun yang mengalangi mereka, termasuk PKI Mereka membangun persfektif PKI sebagai kambing hitam yang akan melakukan kudeta terhadap Soekarno, serta menjadikan PKI sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Sukarno melalui Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI, atau dikenal oleh pro-Suharto sebagai G-30/S-PKI.
Kenapa Sukarno harus disingkirkan? Jawabnya, jika Sukarno tetap berkuasa, amat sulit bagi mereka untuk mendapatkan atau menguasai gunung emas di Papua, yang sudah menjadi milik Indonesia. Jika Sukarno menjadi Presiden Indonesia seumur hidup, rencana menguasai tambang emas di Papua akan gagal. Karena Sukarno seorang nasionalis yang tidak mau tunduk pada imperialisme baru Amerika Serikat. Sejak 1950-an, Soekarno sudah mengalami beberapa kali percobaan pembunuhan namun selalu gagal. Sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48 menyatakan ada pertemuan antara penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia dengan pejabat-pejabat tinggi Amerika.
Ketiga, kelihatan bahwa G30S dirancang untuk gagal. Kita bisa melihat betapa amburadulnya gerakan ini melalui evaluasi Brigjend Supardjo yang berjudul “Beberapa Pendapat Yang Mempengaruhi Gagalnya G30S Dipandang Dari Sudut Militer”: adanya perwira yang mengundurkan diri, belum adanya kesiapan pasukan, rencana operasi tidak jelas, dan tidak ada upaya melawan serangan balik Soeharto-Nasution.
Gerakan (G-30/S-PKI) ini memang sengaja dirancang untuk gagal. Agar lebih mudah memprovokasi rakyat Indonesia. G30S hanyalah gerakan internal Angkatan Darat untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal terhadap Bung Karno. Jadi, Soeharto mestinya sadar bahwa G30S bukanlah kudeta, melainkan ‘gerakan penyelamatan’ alias ‘kontra-kudeta’. Soeharto juga tahu bahwa yang menggerakkan G30S ini adalah ‘anak-buahnya’. Tetapi kemudian, Soeharto mengarang cerita bahwa G30S digerakkan oleh PKI untuk merebut kekuasaan Soekarno. Tudingan bahwa PKI ingin merebut kekuasaan dari Soekarno juga cukup janggal. Pertama, PKI dan Soekarno saat itu berada dalam satu blok, yakni anti-imperialisme. Eksistensi PKI juga sangat diuntungkan dibawah kekuasaan Soekarno. Kedua, bila ingin merebut kekuasaan, PKI tidak perlu menggunakan jalur kudeta. Cukup menuntut Pemilu dipercepat. Sebab, sejak pemilu Dewan Daerah pada tahun 1957, PKI sudah menangbesar. Banyak yang berkesimpulan, kalau ada pemilu saat itu, PKI pasti tampil sebagai pemenang. Yang juga aneh, gerakan ini awalnya hanya bermaksud untuk menangkap para Jenderal yang dituding anggota Dewan Jenderal dan menghadapkannya kepada Bung Karno. Namun, pada prakteknya, sejumlah Jenderal dieksekusi ditempat.
Yang menarik, 2 tahun usai Soekarno lengser, tahun 1967, perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Irian Jaya juga dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani. Freeport Sulphur of Delaware menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS. Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan yang dibuat untuk kepentingan ini.
KUDETA MERANGKAK - SURAT PERINTAH SEBELAS MARET (SUPERSEMAR) Kudeta terhadap Soekarno yang sesungguhnya bukanlah kudeta oleh Partai Komunis Indonesia tetapi oleh Dewan Jenderal yang dikendalikan oleh Mayor Jenderal Soeharto. Yaitu pertama jenderalnya dulu yang dibantai, kedua menteri-menteri (16 menteri) dalam kabinet Trikora ditangkap dan dipenjara tanpa proases pengadilan, lalu pembantaian partai pendukung dalam hal ini PKI. Soeharto “memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966, yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan. Dalam Supersemar, Sukarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Suharto, bukan justru menjadikannya menjadi seorang presiden. Supersemar yang dikeluarkan Soeharto bersifat administratif/teknis, dan tidak politik. Soeharto juga diminta tidak melampaui wewenangnya dan memberi laporan ke presiden. Namun MPRS mencabut kekuasaan Presiden Sukarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketetapan itu tertuang dalam TAP MPRS No. XXXIII tahun 1967. Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.
* Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga, dan 1.430 ton cadangan emas yang tersisa hingga rencana penutupan tambang pada 2041.
Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang. Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia. * Penambangan Ertsberg dimulai pada Maret 1973 dan habis pada tahun 1980-an sisanya lubang sedalam 360 meter. * Pada tahun 1988, Freeport mulai menambang Grasberg sebuah cadangan raksasa lainnya, hingga saat ini. * Hasil dari eksploitasi kedua wilayah tersebut diatas,Freeport memperolah sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724, 7 juta ton emas. * Sampai Bulan Juli 2005, lubang yang diakibatkan penambangan Grasberg mencapai diameter 2,4 kilometer yang meliputi luas 499 ha, dalamnya 800m, sama dengan ketinggian gedung tertinggi di dunia Burj Dubai * Masalah yang timbul dari aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini diantaranya penerimaan negara yang tidak optimal dan peran negara/BUMN untuk ikut mengelola tambang yang sangat minim serta dampak lingkungan yang luarbiasa. Kerusakan bentang alam seluas 166 km persegi di DAS sungai Ajkwa yang meliputi pengunungan Grasberg dan Ersberg. berupa rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Erstberg.
Referensi:
* Cadangan emas yang dikelola freeport termasuk di dalam 50% cadangan emas dikepulauan Indonesia. Dari hasil luar biasa banyak tersebut yang masuk APBN sangat sedikit. * Freeport baru mengakui bahwa mereka menambang emas pada tahun 2005, sebelumnya yang diakui hanya penambangan tembaga. banyaknya emas yng ditambang selama 21 tahun tidak diketahui publik. * 10 Volume emas dicurigai lebih diperkirakan sebesar 2,16 hingga 2,5 miliar ton emas. * Coba anda simak, Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi tambangnya di Indonesia (sekitar 60%, Investor Daily, 10 Agustus 2009). * Hampir 700 ribu ton material dikeruk dan mengahsilkan225 ribu ton bijih emas Setiap hari . Jumlah ini setara dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang 700 km sejauh jarak Jakarta – Surabaya * Freport hampir tidak berkontribusi terhadap Indonesia bahkan penduduk mimika sendiri. Kompisisi Penduduk Kabupaten Mimika, tempat Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Menurut BPS 41 % penduduk mimika miskin, 60% penduduk miskin tersebut adalah penduduk asli. Di Provinsi Papua sendiri kemiskinan mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk. * Lebih dari 66 % pnduduk miskin papua adalah penduduk asli tinggal wilayah operasi freeport di pegunungan tengah. Kantong2 kemiskinan justru ada diwilayah freeport Bukan saja menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika, hingga kini, dan mungkin untuk selamanya.
JFK, Indonesia, CIA, and Freeport yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease
Soeharto: A Political Biography (2001), sejarawan R.E. Elson
Buku : Kontroversi Supersemar dalam Transisi Kekuasaan Sukarno-Soeharto (2007) - disusun Lembaga Analisis Informasi
Karen Brooks dalam “The Rustle of Ghost: Bung Karno in the New Order” (1995)
O.G. Roeder dalam Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto (1984)
Buku: "Creeping Coup D'etat" (kudeta merangkak) karya Sukmawati Soekarno Putri
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam.

Eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg”